Indikator Desa Anti Korupsi mencakup berbagai aspek yang menjadi acuan dalam menilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa indikator utama meliputi pengelolaan keuangan desa yang terbuka, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta adanya sistem pelaporan yang mudah diakses untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran. Selain itu, keberadaan regulasi internal yang jelas, komitmen aparatur desa terhadap etika pemerintahan yang bersih, dan penerapan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Desa (SID) untuk memantau dan mengelola data pemerintahan juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan Desa Anti Korupsi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola desa yang transparan, bebas korupsi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Berikut 5 Komponen dan 18 Indikator Desa Ati Korupsi :

1. Penguatan Tata Laksana
   • Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
   • Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
   • Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
   • Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
   • Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya
2. Penguatan Pengawasan
   • Keberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
   • Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
   • Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
   • Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
   • Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
   • Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya
   • Keberadaan media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
   • Keberadaan Maklumat Pelayanan
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
   • Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
   • Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
   • Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
5. Kearifan Lokal
   • Budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
   • Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi